Penumpang Prameks Tolak Kenaikan Harga

Rencana kenaikan harga tiket Kereta Api Prambanan Ekspres (Prameks) pada 21 Maret 2010 ditentang komunitas penumpang. Mereka menilai, empat aspek pelayanan Prameks belum dipenuhi PT KA Daop VI Yogyakarta. Selain itu, perhitungan kenaikan tarif dari Rp 8.000 menjadi Rp 9.000 dinilai tidak melalui proses yang transparan.

Hal tersebut diungkapkan Komunitas Pramekers Joglo (KPJ) pada rilis pers yang dikirimkan ke Redaksi Kompas Yogyakarta, Kamis (18/3). “Kenaikan itu juga tidak sesuai kesepakatan Kepala Daop VI dengan kami pada 29 Januari lalu,” kata Koordinator KPJ Eko Setyanto.

Pada saat pertemuan itu, seperti diungkapkan Eko, Kepala PT KA Daop VI Noor Hamidi menyepakati kenaikan harga tiket akan dilakukan bila PT KA memenuhi empat pilar pelayanan. Keempat pilar itu adalah ketepatan waktu, keamanan, kenyamanan, dan pelayanan.

Hingga kini, lanjut Eko, mewakili komunitas penumpang, menilai hal itu masih jauh dari terpenuhi. Kereta api sering terlambat datang atau berangkat, serta sering mogok di perjalanan.

Beberapa fasilitas juga rusak, seperti pijakan kaki, kaca, pintu, dan jendela. Akibatnya, air masuk ke gerbong saat hujan. Pegangan tangan di langit-langit gerbong untuk penumpang yang berdiri juga banyak yang rusak, bahkan hilang.

“Pihak manajemen juga tidak bisa menjelaskan perhitungan kenaikan tarif tersebut sehingga tidak jelas, akurat, transparan, dan masuk akal,” ujar Eko.

Ia menambahkan, pada tiket Prameks juga sering tertulis “kelas ekonomi”. Padahal, PT KA menjelaskan bahwa Prameks sebagai kelas bisnis.

Humas PT KA Daop VI Eko Budiyanto mengakui beberapa layanan dan fasilitas Prameks yang belum maksimal itu. “Bagaimana kami bisa perbaiki kalau operasionalisasi Prameks saja merugi,” ujar Eko.

Terus merugi

Seperti dijelaskan sebelumnya, dari perhitungan bisnis PT KA pada 2009, operasionalisasi Prameks mencapai titik impas pada tarif Rp 8.638 dengan asumsi okupansi 100 persen. Namun, tarif yang berlaku sejak Februari 2009 sebesar Rp 8.000. “Jadi, kami selama setahun ini menanggung kerugian,” kata Eko.

Kenaikan harga tiket Prameks dilakukan agar PT KA bisa memperoleh keuntungan. Selain PT KA berstatus sebagai perusahaan BUMN yang memang harus berorientasi profit, keuntungan itu juga akan dipakai menutup ongkos perawatan KA Prameks, yang diakui Eko tidak murah.

Terkait transparansi perhitungan biaya operasional Prameks, Eko menyatakan pihaknya siap memfasilitasi komunitas untuk mengecek sendiri perhitungan itu di Jakarta. Seluruh perhitungan itu dilakukan manajemen pusat PT KA.

“Kalau memang manajemen pusat memiliki waktu, kami bersedia memfasilitasi komunitas untuk mengetahui detail perhitungan itu ke sana,” ujar Eko.

Source: Kompas

Artikel Terkait: