API DIY Minta Pemerintah Undur ACFTA Tiga Tahun Lagi

Asosiasi Pertekstilan Indonisia Cabang DIY meminta pemerintah undur pemberlakukan kesepakatan Asean China Free Trade Area Agreement (ACFTA Agreement) kurang lebih selama tiga tahun mendatang. Hal ini dikarenakan para pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) merasa daya saing produknya masih lemah dan regulasi pemerintah belum membantu tumbuhnya industri masih terkendala.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY Jadin C. Jamaluddin di Yogyakrta kepada KRjogja.com, Kamis (14/1). Apabila ACFTA Agreement segera diberlakukan maka keberadaan pengusaha tekstil di DIY akan terancam dengan masuknya produk China yang secara bebas dilegalkan.

“DIY jelas akan terancam usaha kecilnya yang orientasi pasar lokalnya untuk tektil karena selama ini 78 % tekstil di DIY mengandalkan impor, 22 % dari nasional sedangkan 7 hingga 8 % produk tekstil itu legal sedangkan 70 % diperoleh secara ilegal.Jadi belum 100 % Indonesia dapat menjadi tuan rumah produk tekstik di negeri sendiri,” ujar Jadin

Dengan adanya rekomendasi ACFTA ini, Jadin mengatakan batik akan benar-benar di caplok atau apapun yang sedang tren di Indonesia pasti akan ditiru. Maka API DIY meminta kepada pemerintah untuk mengundur rekomendasi ACFTA tiga tahun lagi karena pengusaha tekstil khususnya pengusaha kecil akan lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi pasar bebas nantinya.

“Daya saing lemah tidak bisa diatasi pengusaha sendiri tetapi harus ada kerjasama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah terutama regulasi dan permodalan. Secara regulasi keberadaan industri kurang di dukung pemerintah sendiri terutama masalah bungan perbankan yang cukup tinggi di Indonesia yang bisa mencapai 13 % hingga 16 % sedangkan regulasi perbankan di China untuk industrinya benar-benar di dukung oleh pemerintahnya dengan menerapkan bunga rendah hanya 1%,” papar Jadin.

Khusus pertumbuhan industri tekstil di DIY mengalami penurunan hingga 12 persen dibanding tahun lalu, sedangkan potensi pertekstilan di DIY hanya 1 persen dari potensi tingkat nasional. Di sisi lain, kebijakan perbankan saat ini cenderung bersikap konservatif dengan memperketat persyaratan bagi pengusaha-pengusaha yang akan melakukan peminjaman dana. “Bank takut resiko. Ketika pengusaha kolaps, bank bukannya membantu, malah menarik dana,” kata Jadin.

Sedangkan secara kuantitatif untuk proses produksi jauh lebih mahal di Indonesia yang memakai cost atau biaya lebih besar. Sementara China yang di dukung dengan jumlah jam kerja karyawan 48 jam lebih murah dibanding di Indonesia yang hanya 40 jam. Maka berdasarkan produktivitas dan regulasi Indonesia memang kalah jauh di banding dengan China.

“Malioboro akan banjir barang – barang buatan China terutama mainan anak-anak, sedangkan di Amerika sovenir saja sudah di kuasai China maka home industri akan terlibas,” ujar Jadin. Untuk harga barang produk China dan Indonesia juga berbeda jauh, terutama kerajinan handycraf yang di pasar lokal masih tinggi sedangkan di China keberdaan kerajinan di support oleh pemerintahnya dengan luar biasa.

Untuk itu diharapkan pemerintah segera membenahi regulasi industri yang ada dan membuat Standar Nasional Industri yang disepadankan dengan standar Nasional Industri untuk melindungi industri level bawah agar tidak mati.

Sumber KRjogja

Artikel Terkait: